Tak Pernah Ada Dalam Sejarah Tambang Ilegal Menguntungkan Rakyat. Keputusan Gubernur Sudah di Jalan yang Benar

Lensa Maluku,- Sejarah panjang dunia pertambangan, dari Amerika Latin, Afrika, Asia hingga ke sudut-sudut Nusantara, tidak pernah mencatat bahwa tambang ilegal membawa kemaslahatan bagi rakyat.

Sebaliknya, yang selalu tersisa adalah luka: kerusakan lingkungan, konflik sosial, meningkatnya kriminalitas, dan generasi muda yang kehilangan masa depan.

Gunung Botak (GB) di Pulau Buru menjadi cermin nyata dari kenyataan pahit itu. Alih-alih menyejahterakan warga, tambang emas ilegal GB justru menjadi ladang air mata. Ratusan nyawa melayang tanpa perlindungan hukum. Sungai tercemar, hutan rusak, dan nilai-nilai hidup gotong-royong tergantikan oleh keserakahan yang disokong oleh cukong-cukong tak bertanggung jawab.

Klaim bahwa tambang ilegal memberi makan rakyat, adalah ilusi yang diciptakan oleh kepentingan sesaat. Sebab hasil tambang ilegal tidak masuk kas negara. Yang diuntungkan hanyalah segelintir orang yang menguasai alat berat dan jalur distribusi emas serta bahan-bahan kimia berbahaya. Rakyat kecil tetap menggali dengan tangan, bertaruh nyawa tanpa jaminan sosial, tanpa masa depan.

Kita tidak anti tambang. Tapi tambang harus legal, diawasi, dan dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Gubernur Maluku, sebagai perpanjangan tangan negara, sudah berada di jalur yang benar dalam upaya menertibkan GB. Langkah ini mesti dikawal bersama, bukan diganggu oleh propaganda yang menjual nama rakyat, agama, atau momen-momen hari besar untuk mempertahankan tambang ilegal.

Sudah saatnya publik sadar bahwa tidak ada tambang ilegal yang menyejahterakan. Tak pernah ada dalam sejarah. Jika ada yang menyebutnya berkah, itu bukan rejeki, itu racun yang perlahan membunuh. Maka hentikan glorifikasi tambang ilegal dan mari kita pilih jalan hukum, jalan peradaban.

GB sudah harus ditertibkan, Gubernur berkewajiban memediasi semua kelompok masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan GB sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan selanjutnya tehnis pengelolaan bisa diatur bersama demi kepentingan bersama, daerah dan negara.(LM-04)