Lensa Maluku,- Pemerintah Kabupaten Buru Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2026.
Musrenbang menjadi momentum penting untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Buru Selatan, La Hamidi, melalui Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Abdullah Laitupa, dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya itu disampaikan bahwa Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Musrenbang menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta usulan pembangunan, yang selanjutnya akan dirumuskan dalam RKPD secara sinergis antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
“Musrenbang memastikan RKPD mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.
Bupati juga mengungkapkan bahwa sejak dilantik tiga bulan lalu, dirinya bersama Wakil Bupati telah aktif turun ke lapangan untuk meninjau langsung kondisi masyarakat.
Hal ini dilakukan agar kebijakan yang disusun benar-benar selaras dengan kondisi dan aspirasi masyarakat di lapangan.
Musrenbang tahun ini juga menjadi yang pertama di masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode baru. Dengan mengusung visi “Menuju Arah Baru Kabupaten Buru Selatan yang Humanis” serta memperhatikan tema pembangunan nasional dan provinsi, maka tema pembangunan Buru Selatan tahun 2026 adalah:
“Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, dan Ekonomi Inklusif untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Buru Selatan.”
Adapun lima prioritas pembangunan yang ditetapkan, yakni: Penguatan ketahanan pangan daerah dan ketahanan energi; Transformasi ekonomi inklusif dan pemberdayaan UMKM; Peningkatan mutu pendidikan dan kualitas kesehatan; Pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan permukiman berbasis ruang wilayah; dan Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Bupati juga menyampaikan data makro pembangunan daerah, di antaranya:
Angka kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 14,91 persen; PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 22,34 persen; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 68,54 persen
“Ini merupakan titik awal kita untuk mengejar ketertinggalan dan menyamai, bahkan melampaui daerah-daerah lain,” tegasnya.
Di akhir sambutan, Bupati mengajak seluruh perangkat daerah dan stakeholder untuk berpikiran terbuka, integratif, dan inovatif dalam menyusun program prioritas.
Pembangunan daerah adalah tanggung jawab bersama. Mari kita tingkatkan sinergi antara pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan,” tutupnya.(LM-03)
Discussion about this post