Lensa Maluku, – Anggota DPR RI Saadiah Uluputty dari partai PKS menegaskan pemenuhan hak dasar warga negara harus menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Buru Selatan, Maluku.
Hal itu disampaikan Saadiah dalam kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Tahun 2025 bertema Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara yang digelar di Kabupaten Buru Selatan, Selasa 22/12/2025 berlangsung di aula kantor bupati setempat.
Menurut potilitisi PKS Maluku ini, persoalan utama yang masih dihadapi masyarakat meliputi akses perumahan layak, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta konektivitas antarwilayah.
Ia menilai pemenuhan hak dasar tersebut merupakan kewajiban negara dan harus diwujudkan melalui kerja kolaboratif semua pihak.
“Potensi sumber daya alam Buru Selatan sangat besar, khususnya di sektor perikanan dan pertanian. Tantangannya adalah bagaimana potensi itu berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Saadiah menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, guna meningkatkan konektivitas antar desa.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan administrasi dan sumber daya manusia pemerintah daerah agar program pusat dapat terserap optimal, tandasnya.
Sementara itu, akademisi Prof. Ali Awan menekankan pentingnya data dan kajian akademis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat oleh pemerintah daerah.
Ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, wakil rakyat, dan akademisi agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, masing – masing Bupati Bursel, La Hamidi, Anggotanya DPRD Provisi Solihin Buton, Ketua DPRD, Ahmad Umasangadji, Wakil Ketua DPRD, Ahmadan Loilatu, Anggota DPRD dari PKS Bursel, Abdurrahman Souwakil, Anggota DPRD, La Musni, Jajaran PKS Maluku, Ketua PKS Bursel, Husen Souwakil, akademisi, dan undangan lainnya. kegiatan ini dipandu moderator M. Zen Loilatu.(LM-03)
Discussion about this post