Lensa Maluku – Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Muhammad Amri Akbar, menegaskan bahwa pelaksanaan Muktamar Kepulauan KAMMI di Maluku bukan sekadar agenda rutin organisasi mahasiswa atau seremoni tahunan biasa. Lebih dari itu, muktamar tersebut disebut sebagai momentum strategis untuk membangun konsolidasi nasional dalam memperjuangkan keadilan pembangunan bagi wilayah kepulauan Indonesia yang selama ini dinilai masih diperlakukan secara tidak adil oleh negara.
Penegasan tersebut disampaikan disaat diskusi singkat bersama Media LensaMaluku.com, dalam rangkaian konsolidasi persiapan Muktamar Kepulauan KAMMI Maluku yang dijadwalkan berlangsung pada 24–28 Juni 2026 dengan mengusung tema besar “Meneguhkan Kepemimpinan Mahasiswa Muslim untuk Indonesia Maritim yang Berkeadilan dan Berdaulat.” Rabu, 13/05/2026.
Menurut Ketum PP KAMMI, Maluku memiliki legitimasi historis, geopolitik, dan strategis sebagai representasi nyata Indonesia maritim. Karena itu, pelaksanaan muktamar di Maluku harus menjadi titik balik perjuangan daerah kepulauan agar tidak terus diposisikan sebagai wilayah pinggiran dalam arah pembangunan nasional.
“Maluku bukan daerah pinggiran republik. Maluku adalah wajah asli Indonesia maritim. Karena itu, Muktamar Kepulauan ini harus melahirkan gagasan besar, rekomendasi konkret, sekaligus tekanan moral terhadap negara agar ketimpangan wilayah kepulauan tidak terus dipandang sebelah mata,” tegasnya.
Ia menilai hingga hari ini masyarakat kepulauan masih menghadapi ketidakadilan struktural yang nyata. Mulai dari mahalnya biaya transportasi laut, lemahnya konektivitas antarwilayah, minimnya infrastruktur pendidikan dan kesehatan, hingga ketimpangan distribusi anggaran pembangunan yang menyebabkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau terluar terus tertinggal.
Menurutnya, kondisi tersebut membuktikan bahwa paradigma pembangunan nasional masih terlalu berorientasi daratan dan belum sepenuhnya berpihak pada karakter Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
“Maka dari Maluku, Negara harus serius melihat masa depan wilayah kepulauan sebagai bagian penting dari kekuatan bangsa,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai tema besar muktamar yang dinilai sangat idealis dan bagaimana langkah konkret agar tidak berhenti menjadi slogan semata, Ketum PP KAMMI menegaskan bahwa organisasi mahasiswa tidak boleh hanya sibuk pada retorika dan forum diskusi tanpa keberanian mengawal kebijakan nyata.
Menurutnya, KAMMI telah menyiapkan langkah strategis agar isu kemaritiman dan kepulauan benar-benar dikawal melalui gerakan advokasi nasional yang terukur.
“Kita tidak ingin tema ini berhenti di baliho dan mimbar pidato. KAMMI harus turun langsung mengawal isu kepulauan secara konkret. Mulai dari penguatan kajian strategis, advokasi kebijakan, pengawalan RUU Daerah Kepulauan, hingga konsolidasi gerakan mahasiswa di wilayah maritim Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, PP KAMMI juga akan memperkuat kaderisasi berbasis isu maritim, kepulauan, dan pembangunan pesisir guna melahirkan generasi muda yang memahami tantangan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan.
Sorotan tajam juga disampaikan terkait lambannya pembahasan RUU Provinsi Kepulauan yang hingga kini belum juga menjadi prioritas nasional. Ketum PP KAMMI menegaskan bahwa perjuangan terhadap RUU tersebut tidak boleh berhenti hanya pada seminar, diskusi akademik, maupun rekomendasi forum tanpa pengawalan politik yang serius.
“RUU Provinsi Kepulauan adalah kebutuhan mendesak masyarakat kepulauan. Ini bukan sekadar soal regulasi, tetapi soal keadilan pembangunan, distribusi anggaran, dan keberpihakan negara terhadap daerah-daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akibat karakter geografis kepulauan,” tegasnya lagi.
Ia memastikan PP KAMMI bersama seluruh wilayah KAMMI di daerah kepulauan akan terus membangun konsolidasi nasional, memperkuat kajian akademik, dan melakukan advokasi berkelanjutan agar pembahasan RUU Provinsi Kepulauan tidak terus tertunda.
“Kita ingin ada langkah nyata. KAMMI akan terus mengawal, menyuarakan, dan mendorong agar RUU Provinsi Kepulauan masuk menjadi prioritas nasional. Jangan sampai Indonesia mengaku negara maritim terbesar, tetapi daerah kepulauan justru terus tertinggal dalam kebijakan pembangunan,” katanya.
Harapannya kepada Pemerintah Daerah Maluku sebagai tuan rumah pelaksanaan Muktamar Kepulauan KAMMI, Amri berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan penuh agar agenda nasional tersebut berjalan sukses dan membawa dampak positif bagi Maluku maupun Indonesia secara luas.
Menurutnya, Muktamar Kepulauan bukan hanya agenda internal organisasi mahasiswa, tetapi momentum strategis yang dapat memperkenalkan Maluku sebagai pusat gagasan Indonesia maritim sekaligus menunjukkan kapasitas daerah kepulauan dalam menjadi tuan rumah forum nasional.
“Kami berharap Pemerintah Daerah Maluku dapat menjadi tuan rumah yang baik, memberikan dukungan dan perhatian serius terhadap agenda ini. Muktamar Kepulauan bukan hanya milik KAMMI, tetapi momentum bersama untuk mengangkat wajah Maluku dan perjuangan daerah kepulauan di tingkat nasional,” jelasnya.
Ia juga berharap seluruh elemen pemerintah, masyarakat, pemuda, dan stakeholder di Maluku dapat bersama-sama menyukseskan pelaksanaan muktamar agar melahirkan dampak nyata bagi perjuangan pembangunan wilayah kepulauan.
Menurutnya, dukungan daerah sangat penting agar Muktamar Kepulauan benar-benar menjadi forum strategis yang mampu menghasilkan gagasan besar, rekomendasi kebijakan, dan konsolidasi gerakan nasional demi mewujudkan Indonesia maritim yang berkeadilan.
Maluku memiliki posisi moral dan legitimasi kuat untuk menjadi pusat perjuangan isu kepulauan karena masyarakatnya hidup langsung dalam realitas geografis yang selama ini belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan nasional.
Karena itu, Muktamar Kepulauan di Maluku diharapkan tidak hanya menjadi forum konsolidasi kader, tetapi juga panggung perjuangan nasional mahasiswa untuk menekan lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada wilayah kepulauan di seluruh Indonesia.
“Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi komentator. Kita harus menjadi kekuatan moral dan intelektual yang mampu mempengaruhi arah kebijakan bangsa. Perjuangan isu kepulauan harus dikawal sampai melahirkan keberpihakan nyata dari negara,” tandasnya.
Selain forum konsolidasi organisasi, Muktamar Kepulauan KAMMI juga ditargetkan menghasilkan rekomendasi strategis terkait percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan, pemerataan pembangunan maritim, penguatan ekonomi pesisir, hingga keberpihakan anggaran nasional terhadap provinsi-provinsi kepulauan.
Sementara itu, panitia pelaksana Muktamar Kepulauan KAMMI Maluku terus mematangkan berbagai persiapan teknis dan substansi kegiatan. Konsolidasi kepanitiaan, kesiapan perangkat peserta, agenda diskusi kebangsaan, hingga forum strategis terkait masa depan Indonesia maritim terus dipersiapkan secara intensif.
KAMMI Maluku menegaskan kesiapan menjadi tuan rumah sekaligus memastikan bahwa Muktamar Kepulauan bukan sekadar agenda formal organisasi, tetapi titik kebangkitan kesadaran kolektif pemuda Indonesia untuk memperjuangkan keadilan pembangunan wilayah kepulauan.
Dengan semangat besar “Dari Maluku untuk Indonesia,” Muktamar Kepulauan KAMMI diharapkan menjadi panggung persatuan gagasan, konsolidasi gerakan, dan tekanan moral terhadap negara agar Indonesia maritim benar-benar hadir secara adil, merata, dan berdaulat bagi seluruh rakyat di wilayah kepulauan, (LM-10)
Discussion about this post