Lensa Maluku – Penataan dan pemanfaatan lahan di atas Sungai Waitomu Mardika, Kota Ambon, yang diinisiasi Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto mendapat dukungan dari Lembaga Pemerhati Masyarakat Perkotaan (LPMP) Maluku.
Sekretaris LPMP Maluku, Imran Marasabessy, menilai langkah Kodam XV/Pattimura bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya mengembalikan fungsi ruang kota yang selama ini semrawut, kumuh dan tidak tertata menjadi ruang yang produktif dan manusiawi.
“Kita harus jujur, kawasan Mardika – Waitomu selama puluhan tahun dibiarkan kumuh. Selokan hitam, parkir liar, pedagang kepanasan kehujanan di badan jalan. Apa yang dilakukan Pangdam ini adalah pemikiran perkotaan. Prinsipnya jelas, pembangunan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, tetap memperhatikan lingkungan, dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Imran, mengutip penegasan Kapendam XV/Pattimura Kolonel Inf Adi Swastika. Senin, 26/10/2026.
Sekretariat LPMP Maluku akrab di sapa Roni, ia menjelaskan polemik soal perizinan yang disuarakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku adalah bagian dari proses administrasi yang sedang berjalan dan tidak boleh mengaburkan substansi manfaat.
“Jangan sampai karena prosedur, kita menolak kemajuan. Yang penting adalah kajian teknisnya ada, fungsi sungai sebagai pengalir banjir tidak ditutup, dan pedagang kecil dapat tempat yang layak. Itu yang kami kawal,” tegas Roni.
LPMP menegaskan, model pembangunan di atas atau di bantaran sungai untuk kepentingan UMKM dan ruang publik bukanlah hal baru di Indonesia. Sudah banyak kota yang berhasil menyulap sungai yang dulu dianggap kumuh menjadi ikon ekonomi kota.
Ia juga menyentil beberapa provinsi, dalam aspek pembangunan sangat didukung oleh masyarakatnya, dengan kepentingan publik.
“Kita lihat beberapa daerah dalam pengembangan wilayahnya terutama daerah perkotaan di dukung sepenuhnya oleh publik”. Ucap Roni kepada media ini.
1. Waterfront Sungai Kapuas, Pontianak
Kota Pontianak tidak membangun mal di tepi Kapuas. Pemkot hanya membangun esplanade, penerangan, dan lapak bongkar pasang untuk UMKM. Hasilnya, omzet pelaku usaha penyewaan skuter listrik naik dari Rp 200-300 ribu per hari menjadi lebih dari Rp 1 juta saat akhir pekan karena kawasan menjadi terang, aman, dan ramai pengunjung. Kuncinya, tidak ada bangunan permanen yang menutup aliran sungai.
2. Bangkinang Riverside, Kampar – Riau
Kawasan di tepi Sungai Kampar ini dibangun melalui kolaborasi CSR SKK Migas dan KKKS termasuk PT Pertamina Hulu Rokan. Fasilitas yang dihadirkan meliputi belasan gerai, puluhan gerobak UMKM, tenda niaga, jalan setapak dan coffee shop. Bupati Kampar menyebut kawasan ini akan diberdayakan sebagai pusat peningkatan ekonomi masyarakat, destinasi wisata kuliner dan olahraga air. Model pendanaannya pun tidak membebani APBD, sama seperti pembangunan di Waitomu yang disebut tidak menggunakan APBD/APBN.
3. Kalimalang, Bekasi
Pemerintah Kota Bekasi memulai proyek revitalisasi ratusan miliar untuk menjadikan Kalimalang sebagai ikon wisata air dan kuliner. Konsepnya membangun jalur pedestrian, area kuliner kontainer, dan dermaga kecil yang terbuka dan ramah keluarga. Tujuannya membuka peluang bagi warga dan pelaku usaha kecil untuk terlibat dalam ekosistem wisata baru.
4. Kolong Jembatan Pasupati, Bandung
Area yang dulu gelap dan kotor di bawah jembatan Pasupati disulap menjadi ruang publik kreatif dengan mural, lampu taman, dan tempat duduk. Warga sekitar mengaku kawasan yang dulu gelap kini menjadi terang dan aman untuk anak bermain. Pj Walikota Bandung menyebut tujuannya menjadikan tempat ini sebagai ruang terbuka yang bermanfaat bagi semua kalangan, mulai dari masyarakat, komunitas seni, hingga UMKM.
Dari keempat contoh tersebut, LPMP menarik kesimpulan bahwa pembangunan di kawasan sungai akan berhasil jika memenuhi tiga prinsip: struktur ringan dan tidak permanen, kajian hidrologi agar tidak menghambat aliran banjir, dan prioritas untuk UMKM lokal.
“Apa yang direncanakan di Waitomu Mardika sudah sejalan. Ada area parkir yang tertib, ada ruang UMKM, ada penataan wajah kota. Kami mendapat informasi Walikota sudah berdiskusi agar penjual buah yang selama ini kepanasan di Pantai Losari bisa direlokasi ke kawasan baru ini. Ini sangat pro-rakyat kecil,” kata Imran Marasabesy.
LPMP pun berharap proses perizinan di BWS Maluku segera tuntas agar penataan bisa dilanjutkan dengan pengawasan teknis bersama.
“Jika di Pontianak, Kampar, Bekasi dan Bandung bisa, kenapa Ambon tidak bisa? Ambon butuh ikon baru. Sungai Waitomu bisa disulap menjadi ikon, jauh lebih bagus dan tertata, apalagi posisinya tepat di jantung ekonomi masyarakat,” tutupnya.(LM-10).
Discussion about this post