Lensa Maluku – AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku kini dituntut memberikan penjelasan serius terkait keterlambatan penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Provinsi Maluku.
Pasalnya, hingga November 2026, dokumen strategis yang menjadi dasar pembahasan arah kebijakan dan prioritas alokasi anggaran daerah tahun mendatang itu dikabarkan belum juga diserahkan kepada lembaga legislatif.
Kondisi ini bukan sekadar keterlambatan administrasi biasa. Persoalan tersebut menyangkut kedisiplinan pemerintah daerah dalam menjalankan mekanisme pengelolaan keuangan sekaligus komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.
Ironisnya, DPRD Provinsi Maluku disebut telah dua kali melayangkan surat kepada Pemerintah Provinsi Maluku agar rancangan KUA-PPAS segera disampaikan. Namun, hingga kini, permintaan tersebut belum juga menghasilkan kepastian.
Publik tentu patut bertanya, mengapa dokumen sepenting KUA-PPAS harus berulang kali diminta oleh DPRD? Apakah pemerintah daerah tidak memiliki kesiapan dalam menyusun dokumen anggaran, atau ada persoalan internal yang belum berani dijelaskan secara terbuka?
Padahal, mekanisme penyampaian KUA-PPAS telah diatur secara jelas dalam Peraturan DPRD Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.
Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat pertengahan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD, dengan disertai dokumen pendukung.
Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan dokumen pendukung tersebut, antara lain Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA, dan PPAS. Sementara ayat (3) menegaskan bahwa KUA menjadi dasar bagi Badan Anggaran bersama TAPD dalam membahas PPAS.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penyampaian dokumen anggaran bukan perkara yang dapat dilakukan sesuka hati berdasarkan kesiapan atau kepentingan birokrasi.
Bahkan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 90 ayat (1), juga mengatur penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu kedua Juli untuk dibahas dan disepakati bersama.
.
Dengan demikian, apabila benar hingga November 2026 dokumen tersebut belum disampaikan, keterlambatan ini sudah semestinya mendapat evaluasi serius. Pemerintah Provinsi Maluku tidak bisa hanya berlindung di balik alasan teknis tanpa memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, KUA-PPAS bukan dokumen pelengkap yang bisa diserahkan kapan saja. Di dalamnya terdapat arah kebijakan pendapatan daerah, belanja, pembiayaan, prioritas pembangunan, hingga plafon anggaran bagi program dan kegiatan pemerintah daerah.
.
Tanpa dokumen tersebut, DPRD tidak dapat menjalankan fungsi pembahasan anggaran secara optimal. Akibatnya, perencanaan pembangunan yang seharusnya disusun secara terukur berpotensi terganggu.
Lebih jauh, keterlambatan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas koordinasi antara TAPD dan pimpinan eksekutif. Sebab, penyusunan anggaran bukan pekerjaan mendadak yang baru dipikirkan ketika kalender sudah mendekati akhir tahun.
Pemerintah daerah seharusnya menjadi pihak yang paling memahami jadwal, tahapan, dan konsekuensi dari setiap proses penganggaran. Karena itu, keterlambatan berlarut-larut tanpa penjelasan terbuka justru memperlihatkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan.
Di sisi lain, DPRD Provinsi Maluku juga tidak boleh berhenti pada dua kali penyampaian surat. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran dan pengawasan, DPRD harus mengambil langkah lebih tegas dengan meminta penjelasan resmi Gubernur melalui TAPD, termasuk memastikan batas waktu penyerahan dokumen tersebut.
Jangan sampai fungsi pengawasan legislatif hanya sebatas mengirim surat, sementara persoalan yang menyangkut kepentingan anggaran daerah terus dibiarkan tanpa kepastian.
Gubernur Maluku harus menjelaskan secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut? Apa kendala yang menghambat penyampaian dokumen? Dan kapan KUA-PPAS 2027 diserahkan kepada DPRD?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk tekanan politik, melainkan tuntutan wajar terhadap penyelenggara pemerintahan yang mengelola keuangan publik.
Jangan sampai pemerintah begitu lantang berbicara mengenai target pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, tetapi justru tidak disiplin menjalankan tahapan mendasar dalam penyusunan anggaran.
Anggaran daerah bukan milik Gubernur, bukan pula milik TAPD atau kelompok tertentu di lingkungan pemerintahan. Anggaran tersebut bersumber dari uang rakyat dan harus dikelola melalui mekanisme yang transparan, terencana, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Maluku tidak membutuhkan birokrasi yang hanya pandai menyampaikan target, tetapi lamban ketika menjalankan kewajiban. Masyarakat membutuhkan pemerintahan yang disiplin, terbuka, dan mampu memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai aturan.
Jika jadwal sudah ditetapkan, regulasi sudah mengatur, dan DPRD bahkan telah dua kali menyurati eksekutif, tetapi dokumen KUA-PPAS 2027 masih belum diserahkan, maka persoalannya tidak boleh lagi dianggap sepele.
Pemerintah Provinsi Maluku harus segera membuka persoalan ini kepada publik. Jangan biarkan keterlambatan administrasi berkembang menjadi persoalan serius dalam tata kelola keuangan daerah.
Sebab, dalam pemerintahan yang bertanggung jawab, aturan bukan untuk diabaikan, surat DPRD bukan untuk sekadar diterima, dan uang rakyat bukan untuk dikelola tanpa kepastian mekanisme.(LM-10).
Discussion about this post