Lensa Maluku, – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra, bahwa tidak ada lagi gunanya bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), mendapat tanggapan kritis dari praktisi hukum Sami Latubual, S.H., M.H.
Sami menegaskan, tertutupnya jalur peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tidak berarti hak Gibran untuk membuktikan kebenaran melalui forum hukum yang sah ikut tertutup.
Menurut Sami, pernyataan Yusril yang disampaikan pada 10 November 2026 di Kompleks Istana Kepresidenan perlu dipahami secara tepat. Sebab, persoalan kedudukan hukum untuk mengajukan PK berbeda dengan hak seseorang untuk didengar dan membuktikan kebenaran.
Dalam analisisnya, Sami membedah tiga perkara yang menjadi sorotan, yakni Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026, dan perkara PTUN Jakarta Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT.
Ia menjelaskan, dalam perkara MA, Gibran bukan pihak yang berperkara sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK. Namun, dalam perkara PTUN Jakarta, Gibran berkedudukan sebagai Tergugat Intervensi II.
“Di forum inilah seharusnya terdapat ruang pembuktian yang adil, di mana Gibran dapat mengajukan bukti ijazah dan dokumen pendidikannya secara langsung sebagai pihak yang berkepentingan,” demikian argumentasi Sami.
Sami juga mengingatkan asas *audi et alteram partem*, yakni prinsip bahwa setiap pihak yang kepentingannya terkena akibat suatu putusan harus diberikan kesempatan untuk didengar.
Ia menegaskan, finalitas putusan pengadilan memang wajib dihormati. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus hak seseorang membuktikan kebenaran melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Sami bahkan memaparkan kemungkinan jalan hukum ke depan, mulai dari permohonan penyetaraan baru kepada Kemendikdasmen dengan dokumen yang lengkap dan dapat diverifikasi hingga pengujian melalui PTUN apabila muncul keputusan administratif baru yang merugikan.
“Yang tertutup adalah jalur PK di perkara di mana Gibran bukan pihak. Yang tetap terbuka adalah hak Gibran untuk membuktikan di forum di mana ia adalah pihak, dan hak untuk mengajukan permohonan penyetaraan baru berdasarkan bukti yang sesungguhnya,” tegasnya.
Sami menutup analisisnya dengan pesan penting bahwa kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan keadilan dan hak setiap orang untuk didengar.
“Jika ruang itu ditutup, maka yang ditegakkan bukan hukum, melainkan penghukuman terhadap orang yang belum pernah didengar.” Tegas Sami Latbual Putra Kabupaten Bursel, Maluku. (LM-03)
Discussion about this post