Lensa Maluku – Aktivis asal Ambon, Arsad Rumaratu, mengusulkan nama Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai figur yang patut dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia apabila terjadi kekosongan jabatan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pengalaman panjang Yusril di bidang hukum, pemerintahan, dan ketatanegaraan menjadi sejumlah pertimbangan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Arsad menilai, dinamika politik nasional membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus memperkuat koordinasi dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Karena itu, pembahasan mengenai figur pengganti Wakil Presiden perlu mempertimbangkan rekam jejak, pengalaman, serta pemahaman terhadap sistem pemerintahan Indonesia.
“Menurut saya, Prof. Yusril merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo. Beliau memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan, memahami persoalan hukum dan konstitusi, serta telah lama terlibat dalam perjalanan politik dan ketatanegaraan Indonesia,” kata Arsad, Jumat 20/11/2026.
Ia berpandangan, Wakil Presiden memiliki peran strategis dalam membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan. Posisi tersebut membutuhkan figur yang mampu membangun komunikasi antarlembaga negara, memahami kompleksitas kebijakan publik, serta ikut memastikan program-program pemerintah berjalan secara efektif.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar sosok yang menduduki jabatan Wakil Presiden, tetapi figur yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemerintahan. Presiden Prabowo membutuhkan mitra kerja yang mampu memperkuat koordinasi, menjaga stabilitas nasional, dan mendukung pelaksanaan agenda pembangunan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya di Ambon.
Lebih jauh, Arsad menyoroti latar belakang Prof. Yusril sebagai ahli hukum tata negara. Menurutnya, pemahaman terhadap konstitusi dan sistem hukum merupakan aspek penting dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan negara, demokrasi, dan kepastian hukum.
“Pengalaman Prof. Yusril dalam bidang hukum dan ketatanegaraan menjadi nilai yang layak diperhitungkan. Dalam menjalankan pemerintahan, persoalan hukum dan konstitusi tidak bisa dipisahkan. Karena itu, figur yang memahami secara mendalam sistem ketatanegaraan dapat memberikan perspektif penting dalam membantu Presiden mengambil kebijakan,” jelasnya.
Sebagai aktivis asal Ambon, Arsad juga berharap kepemimpinan nasional ke depan memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan kawasan Indonesia Timur. Ia menilai, pemerataan pembangunan harus menjadi agenda penting pemerintahan, terutama dalam memperkuat infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.
“Maluku dan kawasan Indonesia Timur membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Pembangunan harus dirasakan secara merata, bukan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Kami berharap kepemimpinan nasional ke depan semakin memperkuat perhatian terhadap kebutuhan masyarakat daerah,” tambahnya.
Arsad menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan aspirasi pribadi sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Ia juga mengingatkan bahwa setiap proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pada prinsipnya, kami menghormati seluruh mekanisme ketatanegaraan. Namun, menyampaikan aspirasi mengenai figur yang dinilai memiliki pengalaman dan rekam jejak dalam pemerintahan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Saya berharap nama Prof. Yusril dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan mengenai kepemimpinan nasional ke depan,” tegasnya.(LM-10).









Discussion about this post