Lensa Maluku – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mulai memanaskan mesin politik menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Provinsi Maluku menjadi salah satu daerah prioritas konsolidasi dengan target merampungkan 100 persen struktur kepengurusan hingga tingkat akar rumput pada pertengahan Desember 2026.
Target tersebut ditegaskan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Tim Task Force Partai Hanura, Patrice Rio Capella, usai memimpin Konsolidasi dan Rapat Teknis Tim Task Force bersama jajaran DPD Hanura Provinsi Maluku, DPC kabupaten/kota, serta anggota DPRD dari Partai Hanura se-Maluku di Hotel Santika, Ambon, Sabtu (14/11/2026).
Rio mengungkapkan, pembentukan Pimpinan Anak Cabang (PAC) di Maluku saat ini telah mencapai sekitar 70 hingga 80 persen. Karena itu, penyelesaian struktur organisasi menjadi agenda mendesak guna memastikan seluruh kekuatan partai siap menghadapi pertarungan politik 2029.
“Kami ingin memastikan mesin politik Hanura di Provinsi Maluku siap dinyalakan pada Pemilu 2029 mendatang. Teman-teman di Maluku ini masih memiliki energi dan otot politik yang kuat,” tegas Rio.
Menurutnya, Maluku merupakan salah satu basis strategis Hanura di kawasan Indonesia Timur, bersama Maluku Utara dan sejumlah provinsi di Papua. Kekuatan tersebut terlihat dari keberadaan kader Hanura yang berhasil menduduki kursi DPRD di hampir seluruh kabupaten/kota di Maluku, meskipun masih terdapat dua kabupaten yang belum memiliki keterwakilan.
Berangkat dari modal politik tersebut, Hanura mulai memasang target kebangkitan atau rebound pada Pemilu 2029.
Di tingkat DPRD Provinsi Maluku, Hanura menargetkan peningkatan perolehan kursi dari tiga menjadi lima kursi, sebagaimana capaian pada periode sebelumnya. Sementara di tingkat nasional, partai berlambang hati nurani tersebut membidik minimal satu kursi DPR RI dari empat kursi yang tersedia untuk Daerah Pemilihan Maluku.
“Melihat potensi dan rekam jejak kekuatan kader di sini, kami optimistis pada 2029 nanti Maluku akan mengirim satu wakil Partai Hanura ke Senayan,” ujarnya.
Di balik optimisme tersebut, Rio Capella juga memberikan peringatan keras kepada jajaran pengurus yang dinilai belum maksimal menjalankan konsolidasi organisasi.
Dari 11 kabupaten/kota di Maluku, terdapat satu hingga dua DPC yang progres pembentukan dan penguatan strukturnya masih berjalan lambat.
Rio menegaskan, Hanura tidak akan membiarkan persoalan tersebut menghambat agenda besar partai.
Evaluasi menyeluruh akan dilakukan, termasuk kemungkinan mengganti pimpinan cabang yang dianggap tidak mampu menjalankan tanggung jawab organisasi.
“Kami akan melakukan evaluasi terus-menerus. Jika ada satu atau dua daerah yang progresnya lambat, kami akan cari kader atau sosok lain yang lebih kompeten untuk memimpin partai di sana. Di Maluku ada filosofi potong di kuku, rasa di daging. Jika ada satu yang sakit, semua harus mencari jalan keluarnya,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa konsolidasi Hanura tidak sekadar mengejar kelengkapan administrasi kepengurusan, tetapi juga menuntut keseriusan, kedisiplinan, dan kemampuan setiap kader dalam membangun kekuatan politik hingga tingkat bawah.
Soroti Krisis BBM, Desak Prabowo Evaluasi Menteri
Selain berbicara mengenai strategi politik Hanura, Rio Capella turut melontarkan kritik terhadap persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar dan Pertalite, yang menurut pengamatannya terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Maluku.
Ia mengaku prihatin melihat antrean panjang kendaraan, terutama truk pengangkut barang, di sejumlah SPBU. Bahkan, menurutnya, terdapat kendaraan yang harus mengantre hingga dua hari dan kondisi tersebut seolah menjadi sesuatu yang dianggap biasa.
Padahal, persoalan distribusi BBM tidak hanya menyangkut kebutuhan energi, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Ini bukan sekadar antrean. Ketika distribusi pupuk petani terhambat dan pengiriman barang tersendat akibat kelangkaan solar, harga barang menjadi mahal. Terjadi inflasi yang dipicu oleh persoalan solar,” ungkapnya.
Rio secara terbuka mempertanyakan kinerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia menilai pernyataan mengenai ketersediaan stok BBM yang aman perlu diuji dengan kondisi nyata di lapangan.
Karena itu, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi turun tangan mengevaluasi persoalan distribusi BBM secara menyeluruh.
Menurut Rio, pemerintah perlu mengusut secara serius persoalan kuota, mekanisme distribusi, keterlibatan perusahaan penyalur, hingga kemungkinan praktik penimbunan yang dapat memperburuk kelangkaan BBM.
Lebih jauh, Rio menilai dinamika politik nasional menjelang pelantikan wakil presiden baru yang disebut dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember mendatang harus menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran kabinetnya.
Ia mengingatkan bahwa sisa waktu pemerintahan menuju Pemilu 2029 merupakan periode strategis yang tidak boleh disia-siakan. Kinerja para menteri harus diukur berdasarkan hasil nyata, bukan sekadar laporan dan pernyataan kepada publik.
“Sisa waktu dua tahun ke depan adalah golden time bagi Presiden Prabowo sebelum memasuki tahun politik 2029. Presiden harus mengevaluasi seluruh jajaran kabinetnya agar kepercayaan rakyat dan investor tetap terjaga, serta membawa perubahan nyata bagi masyarakat, termasuk di Maluku,” pungkas Rio Capella.
Pernyataan Rio tersebut memperlihatkan dua agenda besar yang ingin diperjuangkan Hanura. Di satu sisi, partai memperkuat konsolidasi politik untuk merebut kembali kursi legislatif pada Pemilu 2029. Di sisi lain, Hanura mendorong pemerintah pusat lebih serius menjawab persoalan mendasar masyarakat, terutama kelangkaan BBM yang berdampak langsung terhadap ekonomi daerah.(LM-10).











Discussion about this post