Lensa Maluku, – Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar kegiatan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Bursel tahun 2022.
Kegiatan ini berlangsung di ruang serbaguna kantor Bupati Bursel, pada Selasa 23 hingga 24 Pebruary 2021.
Agenda penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bursel Tagop S Soulisa, PLH Sekda Bursel, Ahmad Sahubawa, Kepala Beppeda Bursel, Kader Tuasamu, Pimpinan OPD dan tamu undangan lainnya.
Pada kesempatan itu Bupati Bursel, Tagop S Soulisa menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan RKPD tahun 2022, Bupati Tagop minta semua pimpinan OPD serta seluruh stakeholder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi kedepan, terintegratif dan inovatif.
Dimana RKPD harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2022 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta menjawab isu-isu strategis yang ada.
Menurutnya, Output dari konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 2022.
“Melalui kegiatan ini dapat kita jadikan sebagai momentum yang strategis bagi kita semua ditengah pandemic covid-19, untuk dapat mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis pada tahun 2022,”pungkasnya.
Sementara ketua Panitia, Sofyan Sanaki menyampaikan, Forum konsultasi publik rancangan awal RKPD merupakan amanat dari Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pada Pasal 80 yang menyebutkan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan serta saran penyempurnaan.
Sanaki menyampaikan bahwa tahun 2022 pemerintah Daerah akan mengangkat 5 prioritas pembangunan daerah yaitu :
Pertama, peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kedua, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan penataan ruang.
Ketiga, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan percepatan pembangunan sumber daya manusia.
Keempat, peningkatan penguatan wawasan kebangsaan dan jati diri masyarakat serta pemantapan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis.
Kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. (LM-02)
Comment