Lensa Maluku, — Dinamika Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Kabupaten Buru kian memanas. Ketegangan antar peserta dan pimpinan sidang tak terhindarkan setelah keputusan skorsing tanpa batas waktu memicu gelombang protes dari mayoritas pemegang hak suara.
Sejak awal persidangan, suasana forum sebenarnya berjalan dinamis. Dukungan terhadap salah satu kandidat, M. Rum Soplestuny, menguat dengan klaim dukungan dari 8 Pimpinan Kecamatan (PK). Ketua PK Batabual, Sidin Lesnussa, menegaskan bahwa dukungan tersebut sah secara konstitusi dan mencerminkan kehendak mayoritas.
Namun, situasi berubah drastis ketika unsur Pimpinan Sidang dari perwakilan DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku secara tiba-tiba mengambil keputusan skorsing tanpa batas waktu. Alasan yang disampaikan adalah menunggu hasil konsultasi, tetapi keputusan tersebut langsung menuai reaksi keras dari peserta.
Forum yang semula terkendali berubah tegang. Sejumlah peserta menyampaikan interupsi, mempertanyakan dasar keputusan yang dinilai tidak melalui mekanisme persetujuan forum. Adu argumen pun tak terhindarkan, memperlihatkan adanya tarik-menarik kepentingan di dalam forum Musda.
Peserta yang mengklaim sebagai mayoritas pemegang hak suara menilai skorsing tersebut sebagai langkah yang tidak demokratis dan berpotensi menghambat jalannya agenda penting Musda. Bahkan, muncul dugaan bahwa keputusan itu merupakan bagian dari upaya menggagalkan proses yang sedang berjalan.
Ketegangan semakin meningkat ketika isu pembatalan hasil kerja panitia mulai mencuat. Hal ini memicu kekhawatiran peserta bahwa proses demokrasi internal partai sedang diarahkan keluar dari mekanisme organisasi yang semestinya.
Dalam pernyataan sikapnya, peserta Musda secara tegas mendesak DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk segera turun tangan. Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan sidang serta langkah tegas terhadap pihak yang dinilai menghambat jalannya forum.
Selain itu, peserta juga menuntut agar Musda VI segera dilanjutkan sesuai aturan organisasi dan keputusan forum yang sah.
Situasi ini menunjukkan bahwa Musda VI Golkar Kabupaten Buru bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan telah berkembang menjadi arena pertarungan kepentingan yang memicu ketegangan serius di internal partai.
Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan Musda akan kembali dilanjutkan. Sementara itu, suhu politik internal Golkar di Kabupaten Buru terus meningkat, menunggu langkah tegas dari DPD I maupun DPP untuk meredam konflik yang kian memanas.(LM-04)
Discussion about this post