Lensa Maluku – Polemik dugaan perdagangan ilegal batu Sinabar di Dusun Uhe, Negeri Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kian memanas. Minggu, 15/11/2026.
Aparat Kepolisian Daerah (Polda) Maluku didesak tidak hanya menyoroti aktivitas alat berat jenis Excavator milik warga yang di gunakan untuk menguras dan membersihkan jalan yang tertimbun matrial batu dan tanah akibat dari aktivitas pertambangan yang di jadikan tumbal, Excavator ada di lokasi tersebut merupakan perhatian warga terhadap Timbunan tanah yang telah menutupi jalan raya akibat dari aktivitas pertambangan sehingga warga berniat untuk mendatangkan alat tersebut.
Untuk mengerut jalan tersebut tidak di pergunakan untuk mengambil sinabar tetapi di pergunakan untuk membantu membersihkan jalan raya yang telah tertimbun matrial batu dan tanah agar tidak terhambat demi kelancaran kendaraan dan aktivitas lalulintas masyarakat yang hendak melintasi kawasan tersebut.
Warga menilai alat Excavator jangan di jadikan sebagai pengalihan isu untuk itu tetapi warga meminta Polda Maluku Segerah menelusuri dugaan mata rantai perdagangan material Sinabar dari lokasi tambang hingga ke pihak pembeli.
Sorotan tersebut mengarah kepada Zain Syaiful Latukaisupy, anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Gerindra yang juga disebut sebagai Raja Negeri Iha. Namanya mencuat setelah seorang sumber yang mengaku mengetahui aktivitas perdagangan Sinabar menyampaikan dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam transaksi material tersebut.
Sumber yang merupakan warga yang mendiami kawasan tersebut meminta identitasnya dirahasiakan itu menilai, persoalan Sinabar tidak boleh diarahkan semata-mata kepada warga maupun keberadaan alat berat yang berada di kawasan tersebut itu hanya pengalihan isu. Menurutnya, aparat harus berani mengungkap siapa yang bekerja sama dengan pemodal, pembeli, pengangkut, penampung hingga pihak yang diduga mengendalikan perdagangan material tersebut.
“Jangan mengalihkan isu kepada alat berat milik warga. Kalau memang ingin menegakkan hukum, bongkar seluruh mata rantai perdagangan Sinabar. Siapa yang mengambil, siapa yang membeli, dan siapa yang menikmati hasilnya harus diperiksa,” tegas sumber tersebut.
Informasi yang disampaikan kepada media menyebutkan, material Sinabar yang diduga berasal dari kawasan Uhe dibeli oleh pihak tertentu,kemudian diangkut pada malam hari menuju Kota Ambon. Bahkan, transaksi tersebut disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan jaringan perdagangan hingga ke Cina.
“Sinabar itu diduga di beli juga Zain Syaiful Latukaisupy atas kerja samanya kemudian bisnisnya dilanjutkan sampai ke Cina,” ungkap sumber tersebut melalui sambungan telepon.
Pernyataan itu merupakan tuduhan serius yang membutuhkan klarifikasi dan pembuktian melalui proses penyelidikan resmi. Namun, apabila informasi tersebut benar, persoalan ini tidak lagi sebatas aktivitas pertambangan masyarakat, melainkan menyangkut dugaan jaringan perdagangan material tambang yang harus diusut secara menyeluruh.
Sumber tersebut juga menyayangkan apabila seorang pejabat publik yang seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakatnya justru dikaitkan dengan dugaan transaksi material tambang yang belum jelas legalitasnya.
Menurutnya, sebagai anggota DPRD Maluku sekaligus figur yang memiliki kedudukan di Negeri Iha, Zain Syaiful Latukaisupy semestinya ikut mencari solusi atas persoalan pertambangan masyarakat, bukan justru membuat polemik di media dan berkembang dengan saling menuding warganya sendiri yang menggunakan Alat.
“Kalau memang tidak terlibat, silakan memberikan klarifikasi secara terbuka. Masyarakat juga siap buka-bukaan ke publik terkait siapa yang berperan di lokasi gunung sinabar selama ini,sementara dugaan transaksi yang lebih besar tidak pernah dibuka dan di tutupi,” tegasnya.
Jabatan politik, menurut sumber tersebut, tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pemeriksaan. Siapa pun yang disebut dalam informasi dugaan tindak pidana harus memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan keterangan dan diuji berdasarkan bukti.
Polda Maluku perlu menelusuri secara serius asal-usul material Sinabar, aktivitas pengangkutan dari Dusun Uhe, kendaraan yang digunakan, lokasi penampungan di Ambon, dokumen transaksi, aliran pembayaran hingga pihak yang diduga menjadi penerima akhir.
Apabila benar terdapat perdagangan lintas negara, penyidik juga perlu menelusuri jalur distribusi dan pihak yang bertanggung jawab atas pemasaran material tersebut.
Pemeriksaan terhadap Zain Syaiful Latukaisupy sebagai pihak yang disebut dalam keterangan sumber dinilai penting untuk menguji kebenaran informasi sekaligus memberikan ruang klarifikasi kepada yang bersangkutan.
Jangan sampai penegakan hukum hanya terlihat tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki jabatan, pengaruh dan jaringan.
Publik tidak perlu saling tuding. Publik membutuhkan keberanian aparat membuka fakta.
Jika tuduhan itu tidak benar, buktikan melalui klarifikasi dan pemeriksaan. Namun, jika ditemukan bukti keterlibatan pihak tertentu, siapa pun orangnya harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus dugaan perdagangan Sinabar dari Uhe kini menjadi ujian bagi keseriusan aparat dalam membongkar persoalan pertambangan di Maluku. Kapolda Maluku ditunggu langkah konkretnya. Jangan terkecoh pada Excavator sebagai pengalihan isu tetapi telusuri siapa yang mengambil, siapa yang membeli, siapa yang mengangkut, dan siapa yang diduga mengendalikan bisnis tersebut.
Jangan Hukum di arahkan kepada masyarakat bekerja di lapangan tetapi hukum harus mengarah kepada siapa aktor yang berperan di lapangan, siapa yang di suruh untuk berperan sebagai satgas untuk mengambil iuran di lokasi pertambangan, siapa yang menerima hasil pungutan iuran tersebut dan seluruh hasil Pungutan baik di gunung maupun di lokasi pantai di serahkan kepada siapa dan siap yang bekerja sama dengan pihak tertentu yang di bawa ke lokasi pertambangan
“Ini mata rantai Mafia tambang yang sebenarnya yang di mainkan oleh seorang pejabat Negara yang merasa dirinya memiliki lokasi gunung tersebut. Seluruh mata rantai harus dibuka, dan tidak boleh ada seorang pun yang kebal dari pemeriksaan termasuk saudara Zein Saiful Latukaisupy”, tegas sumber tersebut.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Zain Syaiful Latukaisupy belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui telepon seluler, nomor yang bersangkutan dalam keadaan tidak aktif. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab.(LM-10).
Discussion about this post