Lensa Maluku,- Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menerima penghargaan sebagai Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting ( Genting) terbaik pada Rapat Koordinasi Nasional Percepat Penurunan Stunting ( Rakornas TPPS) yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka bertempat di ruang Auditorium J. Leimena gedung Adhyatma lantai 2 Kementerian Kesehatan, Rabu (12/11/2025).
Penghargaan yang di terima Gubernur Maluku, juga diterima oleh Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan.
Terlihat jelas bukti komitmen kuat dari Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi Maluku dengan dikeluarkan Surat Edaran nomor: 400.7.13.5/89 Tahun 2025 tentang Partisipasi Dalam Gerakan Genting.
Dengan dikeluarkan Surat Edaran tersebut, maka dipastikan dukungan nyata orang nomor satu dijajaran Pemerintah Provinsi memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan program Stunting di Maluku.
Dalam siaran Pers yang diterima media ini menyebutkan Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2 persen pada tahun 2029 dan mencapai 5 persen pada tahun 2045 target tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045.
Sebagai aksi nyata dalam memperkuat komitmen dan kolaborasi multipihak dalam pencegahan dan penurunan stunting, Pemerintah melalui Sekretariat Wakil Presiden menggelar Rakornas TPPS dan dihadiri langsung oleh Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting yaitu Wakil Presiden RI.
Kegiatan Rakornas Percepatan Penurunan Stunting (PPS) tahun 2025 mengusung tema sentral ” Mengukuhkan Komitmen Bersama Untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia”, kegiatan ini, menegaskan pentingnya berkelanjutan dan penguatan komitmen semua pihak dalam percepatan penurunan stunting.
Sementara itu, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa meskipun prevalensi stunting turun secara signifikan , namun pemerintah terus memperkuat komitmen dengan meluncurkan berbagai program unggulan terkait penurunan stunting seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Selain itu, kata Gibran, percepatan penurunan stunting harus dilakukan melalui pencegahan stunting baru.
” Yang perlu diperhatikan diantaranya pastikan ibu hamil mempunyai status kesehatan dan gizi yang baik, balita terpenuhi gizinya, serta anak-anak terhindar dari masalah kesehatan dengan melakukan pemantauan tumbuh kembang berkala di Posyandu. Selain itu, perlu untuk memastikan pemberian ASI eksklusif, Makanan Pendamping ASI (MPASI), Imunisasi Dasar Lengkap, serta penyediaan akses air minum dan sanitasi aman”, ungkap Gibran.
Untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia, lanjut Gibran, dibutuhkan komitmen kuat dari para Kepala Daerah untuk menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas.
Untuk itu, ditekankan pentingnya peningkatan kapasitas tenaga pelaksana dilapangan, pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor mulai dari pusat sampai ke daerah, dan perlu dilakukan edukasi intensif kepada seluruh lapisan masyarakat, tegas Gibran.
Secara terpisah, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden Dyah Kusumastuti menyampaikan kunci utama keberhasilan percepatan penurunan stunting berada pada penguatan komitmen dan kepemimpinan kolaboratif.
” Berbagai cerita nyata dari pemerintah daerah, desa dan mitra pembangunan yang disampaikan pada Rakornas PPS menunjukkan bagaimana kolaborasi, kreativitas, dan kepemimpinan yang mampu mengubah angka statistik menjadi perubahan hidup yang dirasakan masyarakat”, jelas Kusumastuti.
Kegiatan Rakornas dihadiri oleh 10 Kementerian/ Lembaga yaitu Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerin PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Keuangan, Badan Gizi Nasional, Badan Pangan Nasional, 300 peserta luring, 2.450 peserta daring dari kalangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, NGO dan Mitra Pembangunan. (LM-05)
Discussion about this post