Lensa Maluku – Pembangunan sejatinya Tak hanya sekadar menghadirkan bangunan fisik, memperindah wajah kota, atau mengubah suatu kawasan menjadi lebih modern. Pembangunan adalah tentang keberanian mengambil keputusan, kemampuan membaca kebutuhan masyarakat, serta ketulusan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik.
Di Maluku, semangat pembangunan semestinya menjadi panggilan moral bagi setiap anak daerah yang memperoleh kepercayaan menduduki jabatan strategis di tingkat nasional. Jabatan bukan sekadar kehormatan pribadi, melainkan amanah besar yang harus diterjemahkan menjadi kontribusi konkret bagi daerah asal.
Persoalan penataan Sungai Waitomu, kawasan Mardika, Kota Ambon, kini menjadi salah satu catatan kritis yang patut mendapat perhatian serius. Kawasan yang selama ini berhadapan dengan persoalan kesemrawutan, keterbatasan ruang parkir, aktivitas ekonomi masyarakat, dan kebutuhan penataan perkotaan membutuhkan solusi yang komprehensif, bukan sekadar perdebatan administratif yang berkepanjangan.
Di tengah harapan tersebut, masyarakat Maluku kemudian mempertanyakan posisi dan kontribusi Mayjen TNI (Purn.) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
Pertanyaan yang patut diajukan bukan semata-mata tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam persoalan Sungai Waitomu. Lebih dari itu, sejauh mana semangat pengabdian seorang putra Maluku yang memiliki posisi strategis di kementerian mampu diterjemahkan menjadi solusi bagi daerahnya sendiri?
Jabatan Strategis Harus Menghasilkan Terobosan
Maluku tidak kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan jaringan di tingkat nasional. Namun, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana kapasitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan daerah.
Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw tentu memahami bahwa pengelolaan sumber daya air bukan perkara sederhana. Sungai memiliki fungsi ekologis, hidrologis, dan sosial yang harus dijaga. Karena itu, setiap rencana pemanfaatan kawasan sungai wajib mempertimbangkan keselamatan, daya tampung, fungsi aliran air, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, menjaga fungsi sungai tidak harus dimaknai sebagai menutup ruang dialog terhadap setiap gagasan pembangunan.
Justru di sinilah kepemimpinan diuji. Ketika terdapat aspirasi masyarakat, gagasan pemerintah daerah, serta inisiatif pembangunan yang melibatkan TNI melalui Pangdam XV/Pattimura, seharusnya dibuka ruang koordinasi yang serius untuk mencari jalan keluar berdasarkan kajian teknis dan ketentuan hukum.
Jika terdapat persoalan perizinan, jelaskan persyaratannya. Jika terdapat risiko teknis, sampaikan hasil kajiannya. Jika desain pembangunan harus diubah, hadirkan rekomendasi yang dapat dilaksanakan.
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi perdebatan panjang, sementara persoalan mendasar kawasan Mardika dan Sungai Waitomu terus menunggu penyelesaian.
Sungai Waitomu Bukan Sekadar Persoalan Administrasi
Persoalan Sungai Waitomu harus ditempatkan dalam perspektif kepentingan yang lebih luas. Kawasan Mardika merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat Kota Ambon. Penataannya membutuhkan pendekatan terpadu yang menghubungkan kepentingan lingkungan, tata ruang, transportasi, pengendalian banjir, dan pengembangan ekonomi rakyat.
Gagasan pemanfaatan kawasan untuk fasilitas parkir dan ruang UMKM, misalnya, tidak boleh langsung diterima tanpa kajian, tetapi juga tidak sepatutnya ditolak tanpa penjelasan teknis yang terbuka.
Harus ada kajian hidrologi, analisis dampak terhadap aliran sungai, kepastian status ruang, desain konstruksi yang aman, serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Apabila secara teknis memungkinkan, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus mencari desain terbaik. Apabila tidak memungkinkan, masyarakat berhak memperoleh penjelasan sekaligus alternatif solusi.
Inilah yang disebut transformasi pembangunan: bukan mempertentangkan kepentingan, melainkan mempertemukan gagasan, kewenangan, dan kebutuhan masyarakat dalam satu kebijakan yang bertanggung jawab.
Salut untuk Pangdam, tetapi Koordinasi Jangan Berhenti di Tengah Jalan
Inisiatif dan gagasan Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., hadir dengan gagasan besar, areal sungai Waetomu harus menjadi lokasi bagi UMKM.
Semangat membangun, membuka ruang ekonomi, dan mencari solusi atas persoalan perkotaan merupakan energi positif yang perlu dijaga.
Namun, pembangunan tidak dapat berjalan hanya dengan niat baik. Dibutuhkan koordinasi lintas lembaga, keterbukaan informasi, kajian ilmiah, serta keberanian mengambil keputusan berdasarkan aturan.
BWS Maluku sebagai unsur teknis yang memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya air juga harus memberikan penjelasan yang transparan. Jangan biarkan persoalan ini berkembang menjadi perdebatan publik tanpa ujung.
Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan saling melempar tanggung jawab.
Di Mana Kecintaan dan Keberpihakan Anak Maluku?
Pertanyaan ini menjadi refleksi yang tidak boleh dihindari. Ketika seorang putra daerah memperoleh jabatan strategis di tingkat nasional, harapan masyarakat Maluku tentu besar. Bukan berarti setiap kebijakan harus mengistimewakan daerah asal, apalagi mengabaikan aturan. Akan tetapi, kapasitas, pengalaman, dan kewenangan yang dimiliki semestinya dapat digunakan untuk membuka jalan bagi percepatan pembangunan yang adil dan terukur.
Kecintaan terhadap Maluku tidak cukup diungkapkan melalui pidato, simbol, atau kebanggaan sebagai anak daerah. Kecintaan harus terlihat melalui kerja nyata, keberanian menghadirkan solusi, dan kesediaan membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai persoalan penataan Sungai Waitomu, termasuk dasar pertimbangan teknis dan administratif yang menjadi kewenangan institusinya.
Publik tidak membutuhkan polemik personal. Publik membutuhkan jawaban institusional yang jelas. Apakah terdapat persoalan teknis yang membuat rencana pemanfaatan kawasan tersebut belum dapat dilaksanakan? Apakah ada persyaratan yang belum dipenuhi? Ataukah terdapat alternatif desain yang lebih aman dan sesuai regulasi?
Maluku Membutuhkan Pemimpin yang Mampu Mengubah Harapan Menjadi Kenyataan
Pada akhirnya, pembangunan Sungai Waitomu akan menjadi ujian bagi seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan.
Jangan sampai potensi pembangunan justru terkubur oleh ego sektoral, komunikasi yang tidak efektif, dan birokrasi yang berjalan tanpa kepastian penyelesaian.
Maluku membutuhkan figur-figur yang tidak hanya memiliki jabatan, tetapi juga keberanian melakukan transformasi. Figur yang mampu mempertemukan kepentingan pemerintah, TNI, masyarakat, dan lembaga teknis dalam satu tujuan besar: menghadirkan pembangunan yang aman, tertib, produktif, dan bermanfaat bagi rakyat.
Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa jabatan strategis yang diembannya dapat menjadi bagian dari solusi bagi Maluku.
Sebab, sejarah tidak hanya mencatat jabatan yang pernah diduduki seseorang, tetapi juga kontribusi yang ditinggalkan bagi masyarakat.
Sungai Waitomu bukan sekadar persoalan sebuah sungai. Ia telah menjadi cermin tentang bagaimana kewenangan dijalankan, bagaimana aspirasi masyarakat didengar, dan bagaimana semangat membangun Maluku diuji.
Anak Maluku tidak cukup hanya bangga memiliki putra daerah di pusat kekuasaan. Yang lebih penting adalah melihat hasil nyata dari kapasitas dan pengabdian mereka.
Kini publik menunggu: di mana peran, gagasan, dan solusi Arnold Aristoteles untuk Maluku?(LM-10).
Discussion about this post