Lensa Maluku – Pemerintah Kabupaten Buru Selatan bersama Kejaksaan Negeri Buru resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang berlangsung di ruang kerja Bupati Buru Selatan, Sabtu, 02/05/2026.
Penandatanganan MoU tersebut menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum guna memastikan seluruh proses pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Bupati Buru Selatan, La Hamidi, SH, didampingi Wakil Bupati Gerson E. Selsily, SE., M.Pd, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra C. Herman Wamese, SP., M.Si., ORMP, serta Kepala Inspektorat Kabupaten Buru Selatan Saida Salampessy, menerima langsung kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri Buru, Adri Notanubun, SH, bersama jajaran di Kantor Bupati Buru Selatan.
Kunjungan tersebut tidak hanya bersifat silaturahmi kelembagaan, namun juga mengusung agenda penting berupa penandatanganan MoU yang berfokus pada penanganan persoalan hukum perdata dan tata usaha negara, yang selama ini kerap menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kepala Kejaksaan Negeri Buru, Adri Notanubun, SH, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam menjalankan fungsi preventif dan represif secara seimbang. Ia menekankan bahwa Kejaksaan siap hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain yang diperlukan.
“Melalui MoU ini, Kejaksaan Negeri Buru akan memberikan pendampingan hukum secara menyeluruh kepada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program, agar setiap kebijakan tetap berada dalam koridor hukum dan terhindar dari potensi pelanggaran,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Buru Selatan, La Hamidi, SH, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut. Ia menilai kehadiran Kejaksaan sebagai mitra pendamping hukum akan sangat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Menurutnya, langkah ini juga menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah, sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara dalam memahami aspek hukum, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara.
Ruang lingkup kerja sama dalam MoU ini meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum (legal opinion), serta tindakan hukum lain oleh Kejaksaan kepada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, termasuk dalam pengamanan dan pengawalan program-program strategis daerah.
Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih (clean government) dan berwibawa, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, kerja sama ini juga menjadi langkah preventif dalam menekan potensi terjadinya pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan Kejaksaan Negeri Buru menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, (LM-10).
Discussion about this post