Lensa Maluku – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) REPDEM Maluku menyoroti kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) menjadi 5,50 persen serta naiknya harga Pertamax di wilayah Maluku dan Papua yang kini mencapai Rp16.650 per liter.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah beban masyarakat, terutama di daerah kepulauan seperti Maluku yang masih menghadapi tingginya biaya distribusi dan logistik.
Ketua DPD REPDEM Maluku, Ali M. Basri Salampessy, menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menjadi pihak yang menanggung seluruh dampak dari berbagai penyesuaian ekonomi yang terjadi saat ini.
Menurutnya, meski Bank Indonesia memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi, serta harga energi dipengaruhi dinamika pasar global, negara tetap harus hadir melindungi masyarakat dari dampak kebijakan tersebut.
“Kita memahami langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kita juga memahami bahwa harga energi dipengaruhi kondisi global. Namun rakyat kecil tidak boleh menjadi pihak yang menanggung seluruh konsekuensi dari kebijakan ekonomi yang diambil,” tegas Salampessy di Ambon, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan BI-Rate berpotensi meningkatkan biaya pinjaman dan kredit yang selama ini menjadi penopang usaha masyarakat, khususnya pelaku UMKM, nelayan, petani, serta sektor ekonomi produktif lainnya.
Di sisi lain, kenaikan harga Pertamax akan berdampak langsung terhadap biaya transportasi dan distribusi barang yang pada akhirnya memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurut Salampessy, kondisi tersebut akan terasa lebih berat bagi masyarakat Maluku karena sebagian besar kebutuhan pokok didatangkan melalui jalur laut.
“Maluku adalah daerah kepulauan. Ketika biaya energi naik, biaya distribusi otomatis ikut meningkat. Jika distribusi mahal, harga barang juga akan naik. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil yang daya belinya semakin tertekan,” ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari sisi ekonomi makro seperti stabilitas inflasi atau nilai tukar rupiah.
Pemerintah juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi.
“Jangan sampai angka-angka ekonomi terlihat baik, tetapi nelayan semakin sulit melaut karena biaya operasional meningkat. Jangan sampai investasi tumbuh, tetapi masyarakat di daerah kepulauan justru semakin terbebani,” katanya.
Karena itu, REPDEM Maluku meminta pemerintah pusat menghadirkan kebijakan afirmatif bagi wilayah kepulauan, khususnya Maluku, guna mengurangi dampak kenaikan suku bunga dan harga energi terhadap masyarakat.
Beberapa langkah yang didorong antara lain penguatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan dukungan bagi sektor perikanan dan pertanian, percepatan pembangunan infrastruktur logistik antarpulau, serta pengendalian harga kebutuhan pokok di daerah.
Salampessy menegaskan, pihaknya mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun stabilitas tersebut harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
“Negara harus hadir memastikan setiap kebijakan ekonomi tidak memperlebar kesenjangan dan tidak menambah beban masyarakat kecil. Stabilitas ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Maluku memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan yang dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.
Oleh sebab itu, pembangunan kawasan timur Indonesia harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah pusat.
“Maluku membutuhkan keadilan pembangunan. Kebijakan ekonomi nasional jangan hanya berorientasi pada pasar dan investasi, tetapi juga harus memperkuat ekonomi rakyat. Sebab tujuan utama pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (LM-10).
Discussion about this post