Lensa Maluku, – Wakil Bupati Buru Selatan, Gerson Eliezer Selsily, menegaskan bahwa persoalan disiplin aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi tantangan serius di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
Pernyataan itu disampaikan Selsily saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAPPRI Kabupaten Buru Selatan, Rabu (10/6/2026). Di hadapan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat daerah, dan tamu undangan, ia secara terbuka mengingatkan seluruh ASN agar meninggalkan budaya kerja yang berorientasi pada pencitraan dan popularitas.
Menurutnya, masih ada pejabat yang hadir dalam kegiatan pemerintahan hanya untuk memenuhi formalitas, kemudian meninggalkan acara sebelum selesai.
“Saya lihat ada pimpinan OPD yang datang hanya untuk disebut namanya saja, lalu keluar lagi. Jangan jadikan kegiatan seperti ini sebagai ajang mencari popularitas. Itu tidak penting,” tegas Selsily.
Ia menekankan bahwa seorang aparatur pemerintah harus memahami makna pengabdian yang sesungguhnya. Jabatan, menurutnya, bukan sarana mencari pengakuan, melainkan amanah untuk melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab.
“Jangan bekerja untuk popularitas. Bekerjalah dengan hati dan penuh tanggung jawab. Yang dibutuhkan daerah ini adalah pengabdian yang tulus,” ujarnya.
Selsily mengaku prihatin terhadap kondisi disiplin ASN yang hingga kini dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan. Bahkan, ia secara jujur mengungkapkan rasa malunya ketika melihat berbagai daerah lain mampu menunjukkan kemajuan yang lebih baik dibandingkan Kabupaten Buru Selatan.
“Saya harus jujur mengatakan disiplin kita masih rendah. Kadang saya malu melihat daerah lain terus berkembang, sementara kita masih tertinggal dalam banyak aspek,” katanya.
Menurut Wakil Bupati, rendahnya disiplin tidak hanya berdampak pada pelayanan publik, tetapi juga memengaruhi berbagai indikator kinerja pemerintahan. Salah satunya terlihat pada capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum mengalami peningkatan signifikan.
Selain itu, pengelolaan keuangan dan aset daerah juga masih menghadapi berbagai persoalan yang berakar pada lemahnya disiplin aparatur.
“Ketika dievaluasi, akar masalahnya adalah disiplin. Disiplin dalam pengelolaan keuangan, disiplin dalam pengelolaan aset, dan disiplin dalam menjalankan tugas pemerintahan masih perlu diperbaiki,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penempatan ASN berdasarkan kompetensi dan kemampuan. Menurutnya, birokrasi yang profesional hanya dapat terwujud apabila setiap pegawai ditempatkan sesuai kapasitas dan tanggung jawabnya.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan akan terus melakukan pembenahan birokrasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, profesional, dan berorientasi pada hasil.
Selsily menegaskan bahwa perubahan tidak akan terjadi tanpa komitmen bersama dari seluruh ASN. Ia meminta setiap pegawai menjadikan disiplin sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif.
“Jangan ada lagi yang bekerja hanya untuk pencitraan atau kepentingan pribadi. Daerah ini membutuhkan orang-orang yang benar-benar bekerja, bertanggung jawab, dan melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh ASN menjadikan kritik tersebut sebagai momentum evaluasi dan pembenahan diri. Ia menegaskan bahwa kemajuan Kabupaten Buru Selatan hanya dapat dicapai apabila seluruh aparatur memiliki komitmen yang sama untuk bekerja secara disiplin, profesional, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya.(LM-03)
Discussion about this post