Lensa Maluku, – Transportasi laut masih menjadi kebutuhan utama masyarakat Kabupaten Buru Selatan, khususnya warga di Kecamatan Ambalau, Waesama, Leksula, Fena Fafan dan Kepala Madan yang bergantung pada jalur laut untuk mobilitas dan distribusi kebutuhan pokok.
Saat ini Kondisi KMP Tanjung Kabat yang hingga kini belum menjalani docking menjadi perhatian masyarakat. Padahal, kapal tersebut merupakan salah satu sarana penting yang menghubungkan sejumlah wilayah dengan Namrole, ibu kota Kabupaten Buru Selatan.
Masyarakat berharap persoalan ini mendapat perhatian bersama dari Bupati Buru Selatan, DPRD dan Dinas Perhubungan. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah cepat agar transportasi laut kembali berjalan aman, nyaman dan terjangkau.
Merespons tuntutan pubil diwilayah Bursel Kepala Dinas Perhubungan Buru Selatan, Ridwan Nyio, menyampaikan bahwa docking perlu segera dilakukan.
Jika proses docking dapat dilaksanakan pada September 2026, masih terdapat peluang mendapatkan subsidi sekitar Rp6 miliar. Namun, jika melewati tahun ini, subsidi tersebut tidak dianggarkan pada 2027.
Masyarakat berharap persoalan ini mendapat perhatian bersama dari Bupati Buru Selatan, DPRD dan Dinas Perhubungan. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah cepat agar transportasi laut kembali berjalan aman, nyaman dan terjangkau.
Bagi masyarakat Bursel, transportasi laut bukan sekadar sarana bepergian. Transportasi laut adalah urat nadi untuk bekerja, berdagang, berobat, bersekolah dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Karena itu, perhatian terhadap transportasi laut diharapkan menjadi prioritas pembangunan daerah, sehingga masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan tidak terus menanggung beban akibat terbatasnya akses transportasi laut yang representatif seperti KMP Pery.
Discussion about this post