Lensa Maluku,– Pemerintah Provinsi Maluku dinilai perlu segera membenahi dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program pembangunan tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Tokoh Pemuda Maluku, Mat Tuhepaly, menilai kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku hingga kini masih relatif rendah.
Padahal, Maluku memiliki potensi besar di berbagai sektor, seperti pertambangan, perikanan, pariwisata, kelautan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
“Optimalisasi PAD harus menjadi prioritas Gubernur Maluku. Tanpa PAD yang kuat, ruang gerak anggaran daerah akan sangat terbatas, terutama untuk membiayai program-program strategis dan meningkatkan pelayanan publik,” ujar Mat di Ambon, Jumat 23/1/2026.
Ia menambahkan, masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan yang menghambat peningkatan PAD. Di antaranya lemahnya pengawasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum optimal, serta belum maksimalnya pemanfaatan potensi sektor unggulan di tingkat kabupaten dan kota.
Selain itu, percepatan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah juga dinilai perlu dilakukan untuk mencegah kebocoran pendapatan.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor penting agar peningkatan PAD dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memastikan belanja daerah digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Dengan PAD yang kuat dan pengelolaan anggaran yang baik, pembangunan di Maluku diyakini dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan demi menjawab kesejahteraan Masyarakat. (LM-05)
Discussion about this post