Dukung Percepatan Akses Keuangan Daerah, Bupati Bursel La Himidi Hadiri Rakornas TPAKD 2025

JAKARTA – Bupati Buru Selatan, La Hamidi bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan 10 Bupati/Walikota di Maluku menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Rakornas yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.” Kegiatan ini menjadi forum strategis nasional dalam mempercepat inklusi keuangan di daerah, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan.

Rakornas TPAKD merupakan agenda rutin OJK yang dihadiri para kepala daerah, pimpinan lembaga keuangan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Dalam kesempatan tersebut, dibahas berbagai strategi nasional dalam memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis keuangan inklusif.

Pada kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dalam arahannya menekankan bahwa pemerataan akses keuangan bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kami mendorong seluruh kepala daerah untuk melihat potensi UMKM di wilayah masing-masing agar dapat memperoleh akses pembiayaan. Pemerataan akses keuangan akan berdampak langsung pada kemajuan ekonomi daerah dan stabilitas makro nasional,” ungkap Airlangga.

Melalui partisipasi aktif dalam Rakornas TPAKD 2025, Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat kecil. Sinergi antara pusat dan daerah diharapkan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan hingga ke pelosok Nusantara.(LM-05)