Lensa Maluku – Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelayanan dasar masyarakat melalui partisipasi aktif pada Rapat Koordinasi (Rakor) Posyandu Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2026. Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Tim Pembina Posyandu Bursel yang dipimpin Wa Uma Hamid, Sabtu, 18/04/2026.
Rakor yang digelar di Gedung PKK Provinsi Maluku tersebut mengusung tema “Penguatan Transformasi Posyandu dalam Mendukung Implementasi Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Maluku” dan secara resmi dibuka oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerissa.
Forum ini menjadi momentum penting dalam menyatukan arah kebijakan lintas sektor sekaligus memperkuat langkah konkret transformasi Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada penguatan enam SPM, meliputi sektor kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Kehadiran Tim Pembina Posyandu Bursel tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi menjadi bagian dari strategi daerah dalam memastikan kesiapan implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal. Transformasi Posyandu yang kini bersifat lintas sektor menuntut kesiapan kelembagaan, sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di sektor kesehatan.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Posyandu Bursel, Ihya Laitupa, menyerahkan usulan program Posyandu tahun 2026–2027 yang melibatkan lima OPD kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Maluku.
Namun demikian, terkait progres pelaksanaan program, Laitupa menegaskan bahwa saat ini masih berada pada tahap perencanaan.
“Progres program belum dapat dipastikan karena kembali ke masing-masing OPD. Yang kami serahkan saat ini masih bersifat perencanaan,” ujarnya.
Sejumlah program strategis yang diusulkan antara lain.
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Meliputi pembangunan dan rehabilitasi ringan gedung Posyandu di Desa Pasir Putih, Nanali, Air Ternate, dan Waeha; penyediaan sarana air bersih di sejumlah desa; pembangunan fasilitas sanitasi (MCK) sesuai standar kesehatan; serta monitoring dan evaluasi infrastruktur Posyandu secara menyeluruh.
Bidang Pendidikan
Dinas Pendidikan mengusulkan penguatan layanan PAUD Holistik Integratif melalui sosialisasi PAUD HI di Posyandu, simulasi edukasi anak, pendataan anak usia dini, pelatihan kader, integrasi layanan kesehatan, gizi dan pendidikan, serta monitoring dan evaluasi program.
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program tahun 2026 mencakup Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 94 unit rumah, terdiri dari 85 unit dari APBN, 6 unit dari APBD Kabupaten, dan 3 unit dari dana aspirasi DPRD. Selain itu, dilakukan pendataan rumah tidak layak huni di Kecamatan Fena Fafan.
Bidang Kesehatan
Fokus pada orientasi pembinaan Posyandu bagi tenaga kesehatan di Puskesmas serta bimbingan teknis bagi Tim Pembina Posyandu dalam pengelolaan layanan kesehatan berbasis Posyandu.
Bidang Sosial
Meliputi pendataan dan identifikasi sosial (DTSEN), perlindungan anak, pelayanan lansia dan penyandang disabilitas, fasilitasi bantuan sosial, hingga penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Program ini juga diperkuat melalui penyaluran bantuan seperti PKH, bantuan sembako, PBI, serta dukungan bagi komunitas adat terpencil.
Secara keseluruhan, Rakor Posyandu 2026 menjadi titik konsolidasi penting dalam mendorong transformasi layanan dasar berbasis Posyandu yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan diharapkan mampu mengakselerasi implementasi program secara konkret di lapangan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di tingkat desa, (LM-10).
Discussion about this post