Lensa Maluku, — Di tengah polemik yang berkembang terkait janji beasiswa, anggota DPRD Maluku, Basir Solissa, menyampaikan klarifikasi dengan menekankan bahwa program tersebut telah mulai direalisasikan sejak tahun 2025.
Isu ini bukan sekadar perdebatan kebijakan, tetapi juga menyentuh harapan banyak mahasiswa yang menggantungkan masa depan pada akses pendidikan.
Basir menjelaskan, komitmen pemberian beasiswa telah disampaikan sejak masa kampanye Pemilu Legislatif 2024 melalui sejumlah pertemuan dengan warga dan mahasiswa. Setelah terpilih, ia mengaku berupaya merealisasikan janji tersebut melalui dana aspirasi DPRD.
“Alhamdulillah, pada tahun pertama, yakni 2025, program tersebut sudah berjalan,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Pada tahun tersebut, sekitar 29 mahasiswa jenjang S1 dan dua mahasiswa S2 tercatat menerima bantuan. Meski demikian, ia mengakui bahwa belum semua harapan dapat terpenuhi. Keterbatasan anggaran dan syarat administratif membuat sebagian calon penerima belum bisa diakomodasi.
Menurutnya, proses pendataan dilakukan dengan melibatkan mahasiswa untuk menginventarisir calon penerima. Namun, beberapa nama harus gugur karena sudah menerima beasiswa lain. “Kami berupaya agar bantuan ini tepat sasaran, terutama bagi yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.
Basir menegaskan bahwa proses penyaluran berada di bawah kewenangan pemerintah daerah melalui Badan Keuangan Daerah (BKD). Perannya, kata dia, lebih pada mengusulkan dan mengawal agar bantuan tersebut dapat terealisasi.
Memasuki tahun 2026, tantangan semakin terasa. Efisiensi anggaran membuat jumlah penerima menurun drastis, hanya sekitar lima mahasiswa yang dapat dibantu. Kondisi ini menjadi cerminan bahwa kebijakan publik sering kali harus berjalan berdampingan dengan keterbatasan.
Di sisi lain, munculnya kritik dari mahasiswa menjadi bagian dari dinamika yang tidak terpisahkan. Bagi sebagian mahasiswa, beasiswa bukan sekadar bantuan finansial, tetapi juga harapan untuk tetap melanjutkan pendidikan di tengah berbagai keterbatasan.
Menanggapi hal tersebut, Basir mengajak semua pihak untuk tetap mengedepankan komunikasi yang baik. Ia menekankan pentingnya verifikasi sebelum menyebarkan informasi, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Polemik ini pada akhirnya mengingatkan bahwa di balik angka dan kebijakan, ada cerita-cerita perjuangan yang perlu didengar. Keterbukaan, empati, dan dialog menjadi jembatan penting agar harapan dan kebijakan dapat berjalan seiring, demi masa depan pendidikan yang lebih baik.(LM-03)
Discussion about this post