Pemkab Bursel Gelar Workshop Pangan Tingkat Provinsi Maluku.

Namrole, Lensa Maluku – Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) menggelar Workshop Akses Pangan dan Analisis Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Bursel. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh peserta dari 11 Kabupaten/Kota di Maluku.

Kegiatan tersebut memunculkan sejumlah Pangan Nusantara Berbasis Pangan Lokal, Launching Toko Tani Idonesia (TTI), serta Kegiatan Lomba Cipta Menu tingkat Kabupaten yang diprakarsai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buru Selatan bersama Tim Penggerak PKK Buru Selatan.

Pantau Media ini Pameran dan festival pangan berbasis sumber daya lokal menampilkan produk pangan lokal dari wilayah Bursel. Sedangkan untuk mengetahui ketrampilan, inovasi dan kreatifitas memasak untuk kader PKK digelar kegiatan lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman.

Sementara itu Pejabat Sekda Bursel saat membuka acara berapresiasi atas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

“Mewakili pemerintah Daerah saya ucapakan Selamat datang di kabupaten Bursel untuk seluruh peserta dari 11 kabupaten/kota yang hadir pada saat ini,” ucap Laitupa mewakili Bupati dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan ini, berlangsung di tribun lapangan Namrole, Sabtu (6/4).

Laitupa mengatakan, Kondisi ketahanan pangan di Indonesia saat ini telah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.

Jelasnya, Ketersediaan pangan selama lima tahun terakhir telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Ketersediaan pangan yang berasal dari produksi domestik juga menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir.

Diantaranya, Beras mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,45 persen, jagung meningkat rata-rata sebesar 1,40 persen, daging sapi meningkat rata-rata sebesar 7,48 persen, dan gula meningkat rata-rata sebesar 1,91 persen.

Olehnya itu, pelaksanaan kegiatan “Workshop Akses Pangan dan Analisis Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)” yang dilaksanakan ini, sangat penting dan strategis dalam rangka memperluas wawasan serta meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi mengenai peningkatan situasi akses pangan dalam mencapai ketahanan pangan.

“Kehadiran Bapak/Ibu telah memberikan sinyal kepada kami bahwa Bapak/Ibu memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Bapak/Ibu.

Selain kegiatan Workshop Akses Pangan dan Analisis Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dilaksankan saat ini, Kegiatan Gelar Pangan Lokal dan kegiatan Lomba Cipta Menu ini juga sangat penting.

Kegiatan ini sesuai dengan Tema pelaksanaanya yakni “Pangan Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Daerah & Kemandirian Pangan”,” tutur Laitupa.

Laitupa mengungkapkan, Kegiatan ini dilaksanakan dengan mempromosikan pemanfaatan dan pengembangan pangan lokal setiap daerah.

Pengembangan ragam pangan dari sisi konsumsi tentu dapat memperbaiki kualitas konsumsi pangan masyarakat, hal ini dapat terlihat dari meningkatnya skor pola pangan harapan (PPH) dari 86,0 pada tahun 2017 menjadi 90,4 pada tahun 2018 secara nasional.

Tanpa terasa seiring dengan kemajuan peradaban teknologi, pola konsumsi masyarakat mulai berubah sebagai akibat dari perubahan kultur sosial ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan keadaan tersebut, maka telah diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang pangan dimana pada Ayat (1) mengisyaratkan bahwa pemerintah bersama-sama masyarakat bertanggungjawab untuk mewujudkan ketahanan pangan yang optimal dan kontinyu.

Untuk itu dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan tersebut, sebagai mana dimaksudkan pada ayat (1), Lautupa mengharapkan kepada semua Stakeholder yang berkepentingan dengan pangan lokal, agar selalu mengadakan pengawasan dan berkoordinasi diantara sesama OPD terhadap ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, aman dan mudah terjangkau demi menunjang daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya.

Sejalan dengan ketersedian dan pasokan komoditi pangan lokal yang menjadi kebutuhan konsumsi masyarakat, maka perlu adanya kebijakan sebagai terobosan dan solusi dalam mengatasi gejolak harga pangan oleh pemerintah daerah.

“Satu diantaranya dengan membuka Toko Tani Indonesia Center (TTIC) sebagai upaya menjaga harga yang wajar serta mempermudah aksesibilitas pasokan pangan, termasuk pangan lokal di tiap daerah.

Keberadaan TTIC ini, dimaksudkan untuk memotong rantai distribusi komoditi pangan, sehingga harga pangan dapat dikendalikan dan dijangkau oleh semua stakeholder, tutur Lautupa.

“Saya sangat meharapkan bagi OPD yang mengelola TTIC dapat bertanggungjawab dan terus bersinergis dengan OPD teknis lainnya, maupun mitra usaha dalam hal kerjasama untuk menunjang ketersedian pangan yang berkualitas dan kuantitas secara terus menerus, sehingga kebutuhan masyarakat memperoleh pangan akan lebih murah, aman dan terjangkau,” Ungkapnya.

Kegiatan ini dihadiri Selain Pj Sekda AM Laitupa, Ketua DPRD Arkilaus Soulisa, staf ahli dari Kementrian Ketahanan Pangan RI, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Kepala Dimas Ketahanan Pangan Kabupaten Buru Selatan Hakim Tuanakota, Staf Ahli Setda Buru Selatan, pimpinan OPD, pengurus dan anggota PKK serta perwakilan 11 Kabupaten/Kota se-Maluku.
(LM-01)