Pemprov dan DPRD Maluku Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2019.

Lensa Maluku – DPRD Provinsi Maluku menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Kesepakatan dilakukan dalam bentuk penandatangan Nota Kesepakatan bersama tentang KUA-PPAS APBD Provinsi Maluku oleh Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno dan Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae.

Kegiatan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna Dewan yang dipimpin Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae dan disaksikan Forkopimda serta Kepala OPD di lingkup Provinsi Maluku.

Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pihak DPRD, terutama Badan Anggaran atas segala dedikasi, loyalitas dan kepeduliannya sehingga pembahasan ini dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

“Pembahasan ini telah menyita waktu dan pikiran para anggota dewan. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD atas dedikasi, loyalitas dan kepeduliannya sehingga pembahasan ini dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat,”kata Orno dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku, yang berlangsung di gedung DPRD Maluku, Senin (9/9/2019).

Mantan Bupati MBD dua periode ini mengatakan, pembahasan KUA serta PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan para anggota Dewan bersama Pemerintah Daerah. Selama beberapa hari, tentunya telah mendapat catatan kritis untuk ditindaklanjuti baik pada APBD Perubahan maupun APBD murni Tahun 2020 mendatang.

Untuk itu, kata Orno, Pemprov Maluku berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai saran dan usulan dalam rangka memperbaiki kinerja pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik saat ini dan pada waktu yang akan datang.

“KUA serta PPAS Perubahan APBD TA 2019 yang telah disepakati akan menjadi acuan bagi Pemprov Maluku dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD Tahun 2019 yang dalam waktu dekat ini akan disampaikan kepada Dewan untuk dibahas bersama dan selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,” tutupnya. (***)