Lensa Maluku – Dorongan agar sumber daya manusia asal Maluku mendapat kesempatan memimpin institusi strategis di daerah kembali mengemuka. Lembaga Kajian Independen (LKI) Provinsi Maluku menilai Muhammad Ulwan Talaohu, S.T., M.T., layak dipertimbangkan untuk memimpin Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku secara definitif.
Kepada Media Lensa Maluku.com, Direktur LKI Maluku, Usman Warang, mengatakan dukungan tersebut tidak semata-mata karena Ulwan merupakan putra daerah. Menurutnya, kapasitas, pengalaman, integritas dan kemampuan memahami karakter pembangunan Maluku menjadi alasan utama LKI mendorong nama Ulwan. Kamis, 03/09/2026.
“Bukan karena dia putra Maluku semata. Yang kami lihat adalah kapasitas, pengalaman, integritas dan kemampuannya dalam memahami persoalan pembangunan di daerah,” ujar Warang.
Menurut LKI, posisi Kepala BPJN Maluku memiliki arti strategis. BPJN merupakan unit kerja Kementerian Pekerjaan Umum yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional di wilayah Maluku.
Sebagai provinsi kepulauan, Maluku menghadapi tantangan konektivitas yang kompleks. Infrastruktur jalan dan jembatan menjadi bagian penting dalam membuka akses antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus mendukung distribusi barang dan jasa.
Karena itu, LKI berpandangan bahwa kepemimpinan BPJN Maluku membutuhkan figur yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis dan manajerial, tetapi juga memahami karakter geografis serta kebutuhan pembangunan daerah.
Warang menyebut Ulwan Talaohu memiliki latar belakang dan pengalaman yang dinilai relevan dengan kebutuhan tersebut. Atas dasar itu, LKI mendorong agar Ulwan menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan dalam proses penetapan pimpinan BPJN Maluku.
“Kalau putra daerah memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan, tentu harus diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing. Ukurannya tetap kompetensi dan integritas,” tegasnya.
Bagi LKI Maluku, kesempatan bagi putra daerah bukan berarti mengesampingkan profesionalisme. Sebaliknya, figur yang diusulkan harus tetap melewati mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
LKI menilai kepemimpinan BPJN Maluku harus mampu memastikan program pembangunan infrastruktur berjalan efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Direktur LKI Maluku ini mengatakan Ulwan merupakan bagian dari aspirasi agar sumber daya manusia Maluku yang memiliki kompetensi dapat memperoleh ruang lebih besar untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Hadirnya Ulwan Talaohu merupakan bagian dari aspirasi agar sumber daya manusia asal Maluku yang memiliki kompetensi dapat memperoleh kesempatan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah,” pungkasnya.
Atas dasar penilaian tersebut, Direktur LKI Maluku meminta Menteri Pekerjaan Umum Ir. Dodi Hanggodo, MPE, memberikan perhatian terhadap aspirasi tersebut dan segera memproses penetapan Kepala BPJN Maluku definitif sesuai ketentuan yang berlaku.
LKI berharap proses tersebut dapat melahirkan kepemimpinan BPJN Maluku yang memiliki kapasitas, integritas dan komitmen kuat terhadap percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan konektivitas masyarakat di wilayah kepulauan.
Ia menilai jika seorang putra daerah memiliki kompetensi dan memenuhi seluruh persyaratan, maka tidak ada alasan untuk menutup peluangnya memimpin dan mengabdi bagi daerah.
“Yang terpenting bukan semata-mata asal daerah, tetapi kemampuan dan integritas. Jika memenuhi persyaratan, putra daerah harus diberikan kesempatan yang sama,” tegas Warang.(LM-10).
Discussion about this post