Lensa Maluku, – Pemerintah Kabupaten Buru Selatan melalui Dinas Perdagangan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Buru Selatan menggelar inspeksi mendadak (sidak) di pangkalan minyak tanah di wilayah Namrole, Rabu (11/3/2026).
Sidak gabungan ini dilakukan menyusul keluhan masyarakat terkait kelangkaan minyak tanah (mitan) yang terjadi hampir sepekan terakhir di ibu kota Kabupaten Buru Selatan tersebut.
Tim gabungan menyasar sejumlah pangkalan minyak tanah di Desa Labuang dan sekitarnya. Dalam kegiatan tersebut, aparat melakukan pemeriksaan terhadap distribusi, ketersediaan stok, serta harga jual minyak tanah kepada masyarakat.
Kasat Reskrim Polres Buru Selatan, Yefta Malson Malasa bersama Kasat Pol PP Rahmad Loilatu terlihat aktif memimpin proses pemeriksaan di lapangan guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran minyak bersubsidi tersebut.
Dalam sidak tersebut, petugas menemukan adanya stok minyak tanah dalam jumlah cukup besar yang masih tersimpan di gudang salah satu pangkalan, yakni pangkalan Hasnur di Desa Labuang, Kilometer Dua.
Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Buru Selatan, Meisyor Wutlanit, mengatakan tim menemukan tiga drum minyak tanah yang belum disalurkan kepada masyarakat, meskipun pangkalan tersebut telah menerima pasokan sejak sehari sebelumnya.
“Karena itu kami minta agar segera dijual kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan opini bahwa minyak tanah langka,” ujar Meisyor di sela-sela sidak.
Ia menegaskan bahwa minyak tanah bersubsidi hanya boleh dijual di tingkat pangkalan dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Saat ini, Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah di Buru Selatan ditetapkan sebesar Rp6.000 per liter.
“Minyak subsidi tidak boleh dijual di atas HET dan tidak boleh disalurkan ke kios atau pengecer. Penjualan harus langsung kepada masyarakat di pangkalan,” tegasnya.
Selain itu, tim juga menemukan adanya indikasi penjualan minyak tanah melalui pengecer yang menyebabkan harga di tingkat masyarakat melonjak hingga sekitar Rp9.000 per liter.
Pemerintah daerah pun memberikan peringatan keras kepada para pemilik pangkalan agar mematuhi aturan distribusi. Jika kembali ditemukan pelanggaran, izin usaha pangkalan dapat dicabut.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Buru Selatan juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi distribusi minyak tanah di lapangan.
Warga diminta mendokumentasikan atau merekam video apabila menemukan pangkalan yang menjual minyak tanah kepada penadah atau tidak melayani masyarakat.
Bukti dokumentasi bisa dikirim melalui WhatsApp ke nomor 081343377894 atau 082187151480.
Selain pengawasan daring, Disdag Bursel juga membuka saluran pengaduan langsung di kantor bagi warga yang menemukan pelanggaran.
Langkah ini dianggap penting untuk mencegah spekulasi yang dapat merugikan konsumen, terutama di tengah kebutuhan energi masyarakat yang tinggi.(LM-03)
Discussion about this post