Lensa Maluku, – Rapat lintas DPRD Buru bersama Pimpinan OPD itu dipimpin langsung Ketua DPRD, Bambang Langlang Buana, yang berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRD Buru, Senin (8/9/2025).
Serta, pimpinan vertikal, seperti PT Telkom, Pertamin, Shabandar Pelabuhan Namlea, PLN, Bulog dan agen minyak tanah di Kabupaten Buru.
Pada kesempatan itu, anggota Komisi I DPRD Buru, Irfan Papalia mendesak pihak Telkomsel untuk mengambil langkah cepat dalam menangani masalah jaringan.
“Seharusnya dari jauh hari pihak telkomsel sudah ada antisipasi, berhubung masalah hilangnya jaringan telkomsel di Pulau Buru sudah empat kali pada Tahun 2025,” kata Irfan.
Ia juga menegaskan kepada pihak Tekomsel untuk tidak mengambil keuntungan di atas penderitaan masyarakat Kabupaten Buru.
“Kita minta agar starlink di masukan pada 82 desa di Buru. Serta, segera boikot Telkomsel, karena kita sebagai konsumen merasa dirugikan,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Muid Wael, untuk pengadaan starlink di 10 kecamatan di Kabupaten Buru.
Muid meminta pihak Telkomsel terbuka soal perkembangan yang terjadi, serta kerusakan SKKL harus dibuktikan dengan dokumentasi.
“Kondisi kerusakan yang terjadi, minimal ada potret bawa laut, dan titik kordinat soal kerusakan kabel jaringan telkomsel,” pintanya.
Kemudian, M. Rustam Fadly Tukuboya menambahkan, Posko Merah Putih yang dibangun oleh pihak telkomsel tidak maksimal untuk menjawab persoalan hilangnya jaringan di Kabupaten Buru.
“Harus ada langkah lebih efisien. Sehingga akses internet lebih efektif, sebab posko merah putih tidak dapat diakses oleh seluruh masyarakat,”
Dia berharap, kejadian seperti ini menjadi yang terakhir kali di Kabupaten Buru. Apabila hal itu kembali terjadi, berarti itu sengaja dilakukan.
“Solusi konkrit harus dilakukan itu bangun 100 posko merah putih, hingga ke desa-desa,” harap Tukuboya.
Selanjutnya, menurut Erwin Tanaya, langkah pihak telkomsel untuk menangani masalah jaringan, seharusnya fungsikan tower-tower yang ada dengan cara memasang starlink.
“Gunakan starling untuk dipancarkan lewat tower-tower yang ada. Dan bangun posko pengajuan dan informasi, agar keluhan masyarakat bisa disampaikan,” ucap Tanaya.
Ia juga berharap, pemerintah daerah segera menghadirkan provider lain selain telkomsel. Karena pihak Telkomsel dinilai tidak maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakat.
“Infokom harus berbena, proaktif. Pemda harus mengambil langkah untuk mengaktifkan provider lain, baik Indosat, XL, dan lainnya,” pungkasnya.
Menanggapi pertanyaan dari sejumlah anggota DPRD, pihak Telkomsel menyebutkan, perbaikan SKKL akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
Pasalnya, kapal laut yang digunakan untuk perbaikan SKKL di Pulau Buru, saat ini masih berada di Irian.
Mereka juga memastikan, jaringan telkomsel akan normal pada awal Oktober 2025 mendatang.(LM-04)
Discussion about this post