Lensa Maluku – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HENA HETU Provinsi Maluku menggelar kegiatan Halal Bihalal sebagai momentum strategis untuk memperkuat silaturahmi, membangun harmoni sosial, serta mempererat ikatan kekeluargaan antar anak negeri di Maluku. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Islamic Center, Ambon, Rabu (15/04/2026), dan dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur masyarakat Jazirah Lehitu.
Kegiatan ini tidak sekadar menjadi tradisi pasca-Idulfitri, tetapi juga dimaknai sebagai ruang konsolidasi sosial dan budaya, guna merawat nilai-nilai persaudaraan yang telah lama menjadi fondasi kehidupan masyarakat Maluku.
Ketua DPP HENA HETU Maluku, Ir. M. Saleh Hurasan, dalam sambutannya menegaskan bahwa Halal Bihalal harus menjadi energi kolektif dalam memperkuat persatuan di tengah dinamika dan tantangan sosial yang terus berkembang.
“Halal Bihalal ini bukan hanya tradisi tahunan, tetapi momentum untuk menyatukan hati, mempererat hubungan kekeluargaan, serta memperkuat komitmen menjaga harmoni di Maluku,” ujarnya tegas.
Ia menambahkan, organisasi HENA HETU memiliki tanggung jawab moral untuk terus menjaga nilai kebersamaan, toleransi, serta solidaritas yang diwariskan oleh para leluhur, terutama di tengah arus perubahan sosial yang semakin kompleks.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Anggota Dewan Pimpinan Negeri (DPN) dari 22 negeri di Jazirah Lehitu, yang meliputi Kecamatan Lehitu, Salahutu, dan Lehitu Barat. Setiap negeri mengirimkan sedikitnya empat perwakilan, sehingga jumlah peserta dari unsur DPN mencapai 88 orang.
Selain itu, hadir pula berbagai perwakilan ikatan kekeluargaan masyarakat Jazirah Lehitu yang berdomisili di Kota Ambon, di antaranya Ikatan Keluarga Wakasihu, IKB Rumawa, Ikatan Keluarga Besar Larike, Ikatan Keluarga Negeri Ureng, Himpunan Keluarga Besar Negeri Lima, Himpunan Pelajar Mahasiswa Morela, serta majelis taklim dari sejumlah negeri.
Momentum Halal Bihalal ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah Jazirah. Ketua HENA HETU menyoroti kondisi infrastruktur yang masih memerlukan perhatian serius, seperti bangunan sekolah yang rusak serta keterbatasan fasilitas kesehatan, termasuk belum tersedianya ambulans di beberapa wilayah.
Sementara itu, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam sambutannya menegaskan bahwa Halal Bihalal HENA HETU tahun ini memiliki makna penting dalam memperkuat persatuan masyarakat Maluku, khususnya di kawasan Jazirah Lehitu.
Ia menyampaikan bahwa wilayah Jazirah Lehitu, termasuk Lehitu Barat dan Salahutu, merupakan kawasan strategis yang memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan. Berbagai potensi wisata alam di daerah tersebut dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat jika dikelola secara optimal.
“Kawasan Jazirah Lehitu ke depan akan bertumbuh luar biasa. Potensi wisata ada di berbagai negeri seperti Morela, Mamala, Hitulama, dan lainnya. Ini harus kita kelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Gubernur juga berbicara secara terbuka mengenai kondisi ekonomi Maluku. Ia menegaskan bahwa penyebutan Maluku sebagai daerah miskin bukan untuk merendahkan, melainkan sebagai bentuk kejujuran dalam melihat realitas yang harus diubah bersama.
Menurutnya, Maluku memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, baik di darat maupun di laut. Namun, selama ini pemanfaatannya belum sepenuhnya memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
Ia menyoroti aktivitas pertambangan ilegal di Pulau Buru yang menyebabkan potensi ekonomi daerah justru dinikmati oleh pihak luar. Pemerintah Provinsi Maluku, kata dia, berkomitmen untuk menertibkan praktik tersebut, termasuk melalui dukungan aparat TNI.
Selain itu, Gubernur mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan peletakan batu pertama proyek strategis nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Proyek ini diyakini akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Maluku dalam jangka panjang.
Dalam upaya memastikan investasi berjalan berkeadilan, ia menegaskan tiga syarat utama bagi para investor yang ingin berinvestasi di Maluku, yakni kepatuhan terhadap regulasi, prioritas perekrutan tenaga kerja lokal, serta transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat setempat.
Gubernur juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan, di antaranya peningkatan signifikan program bedah rumah dari 81 unit pada tahun 2025 menjadi 2.998 unit pada tahun 2026, serta pengembangan kampung nelayan Merah Putih di berbagai wilayah.
Di sektor kesehatan, pemerintah provinsi menargetkan pembangunan tambahan lima unit rumah sakit di beberapa daerah, seperti Namrole, Tiakur, Saumlaki, Tual, dan Dobo, dengan fokus pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Tak hanya itu, Maluku juga menjadi salah satu daerah penerima manfaat terbesar dari program Inpres Jalan Daerah (IJD) di kawasan timur Indonesia, yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah.
Dalam pandangannya ke depan, Gubernur optimistis bahwa masa depan Maluku akan semakin cerah, meskipun saat ini dihadapkan pada tantangan global dan keterbatasan anggaran.
Ia menyebut proyek Blok Masela berpotensi menciptakan sekitar 15.000 lapangan kerja, sementara pengembangan Maluku Integrated Port (MIP) diperkirakan mampu membuka 5.000 hingga 6.000 lapangan kerja baru.
Menurutnya, pembangunan pelabuhan terpadu menjadi kebutuhan strategis, mengingat posisi geografis Maluku yang sangat penting sebagai jalur distribusi logistik di kawasan timur Indonesia hingga Australia dan Pasifik Selatan.
Gubernur juga mengklarifikasi bahwa usulan pembangunan MIP di kawasan Waesarisa, Pulau Seram, didasarkan pada kajian ilmiah yang matang dan telah diajukan secara resmi kepada pemerintah pusat.
“Semua keputusan yang diambil berbasis data dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan sekadar gagasan, tetapi kebutuhan strategis untuk masa depan Maluku,” tegasnya.
Kegiatan Halal Bihalal DPP HENA HETU Maluku ini pun ditutup dengan harapan besar agar semangat persaudaraan yang terbangun dapat menjadi fondasi kuat dalam mendorong percepatan pembangunan, sekaligus menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Maluku, (LM-10).
Discussion about this post